LATAR BELAKANG
Tahun 2024 merupakan tahun periodesasi bagi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2024–2029 yang diwajibkan untuk melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, baik Dokumen RPJMD maupun RENSTRA bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit pelaksana teknis dinas badan daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. BLUD dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BLUD wajib menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA).
Perencanaan strategis (RENSTRA) BLUD harus diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJP/RPJM/RKP dan Renstra K/L sebagai instansi vertikal urusan kesehatan), serta Daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD dan Renstra Dinkes sebagai Pembina Unit Pelayan Teknis).
TUJUAN PELATIHAN
Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Strategis BLUD bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguasaan kepada peserta pelatihan dalam penyusunan perencanaan strategis (RENSTRA) BLUD, serta menguasai teknik penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga handal dan profesional dalam penguasaan penyusunan RENSTRA baik secara teknokratik maupun penyusunan rancangan awal yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
DASAR HUKUM DAN METODOLOGI PENYUSUNAN
Peserta mampu melaksanakan penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Permenpan No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan menggunakan teknik analisis yang meliputi:
Analisis SWOT
Logical Framework Analysis (LFA)
Analisis Pohon Kinerja
MATERI
Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA BLUD)
beserta praktek dan diskusi yang mencakup materi:
Analisis Kondisi Umum BLUD (RSUD dan Puskesmas)
Analisis Permasalahan Layanan BLUD
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Analisis Strategis dan Kebijakan termasuk rencana pengembangan layanan BLUD
Perumusan Rencana Program dan Kegiatan BLUD termasuk rencana keuangan (pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan)
Perumusan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
